Bagaimana Pusat Logistik Berikat (PLB) Dapat Menyelamatkan Industri Baja Indonesia dari Tekanan Impor

Industri Baja Nasional di Titik Kritis

Industri besi dan baja Indonesia sedang berada di titik kritis. Dalam empat tahun terakhir, sejumlah pabrik baja nasional terpaksa menurunkan kapasitas, bahkan menghentikan operasinya sepenuhnya.

PT Ispat Indo, salah satu produsen wire rod terbesar di Gresik, menghentikan lini produksinya akibat banjir baja impor murah. PT Krakatau Steel juga sempat mematikan fasilitas blast furnace-nya karena beban biaya energi yang terlalu tinggi.

Sementara itu, beberapa pabrik di Surabaya dan Bekasi menghadapi ancaman serupa karena pasar domestik dibanjiri produk baja konstruksi dan komponen bangunan impor dengan harga jauh di bawah biaya produksi lokal.

Masalah ini bukan sekadar soal harga. Impor baja dari Tiongkok, Jepang, dan Vietnam kini telah menguasai hampir 45% kebutuhan baja nasional. Banyak di antaranya masuk ke Indonesia dengan spesifikasi rendah, atau melalui jalur produk setengah jadi yang luput dari pengawasan standar SNI.

Akibatnya, industri baja nasional tertekan dari dua sisi: harga jual yang tak kompetitif dan biaya produksi yang semakin berat.

Akar Masalah: Biaya, Regulasi, dan Arus Barang yang Tidak Efisien

Ada tiga akar utama yang membuat baja lokal sulit bersaing:

1. Kesenjangan harga impor – Produsen luar negeri menikmati skala produksi besar, subsidi energi, dan efisiensi rantai pasok yang belum bisa ditandingi oleh pabrik dalam negeri.

2. Biaya logistik dan keuangan tinggi – Logistik nasional masih menyumbang sekitar 14% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia atau Thailand. Di sisi lain, pengusaha baja harus membayar bea masuk dan PPN segera setelah barang tiba di pelabuhan, meskipun bahan baku itu belum digunakan.

3. Ketidakpastian pasokan bahan baku – Perubahan aturan impor (seperti Permendag 36/2023) sering menyebabkan penundaan masuknya scrap, DRI, atau elektroda. Produksi pun terganggu dan modal kerja tersedot.

Singkatnya, bukan hanya “harga luar negeri” yang menekan industri, tetapi juga sistem rantai pasok domestik yang belum efisien dan memberatkan arus kas.

PLB: Solusi Struktural yang Sering Terlupakan

Di tengah tekanan itu, sebenarnya Indonesia memiliki instrumen kuat yang sering terlewatkan: Pusat Logistik Berikat (PLB).

PLB adalah fasilitas logistik di bawah pengawasan Bea Cukai yang memungkinkan perusahaan untuk menunda pembayaran bea masuk dan PPN, menyimpan barang impor lebih lama, dan melakukan proses non-manufaktur seperti pengepakan, sortasi, atau inspeksi sebelum barang digunakan.

Bagi industri baja, PLB bukan hanya gudang — tapi alat strategis untuk menghemat biaya, menjaga kelancaran bahan baku, dan memperkuat posisi kompetitif terhadap produk impor murah.

Empat Cara PLB Membantu Produsen Baja

1. Mengurangi Tekanan Modal Kerja

Dengan PLB, pengusaha tidak perlu langsung membayar bea masuk dan PPN begitu barang datang. Pembayaran baru dilakukan ketika bahan keluar dari PLB menuju pabrik atau proyek.

Artinya, dana yang biasanya “terkunci” di pajak bisa tetap berputar untuk operasional atau pembelian bahan tambahan. Untuk perusahaan dengan volume impor besar, skema ini bisa menghemat biaya keuangan hingga 2–3% per tahun.

2. Menjamin Ketersediaan Bahan Baku

PLB dapat dijadikan buffer zone bagi pabrikan untuk menyimpan bahan baku seperti scrap, billet, DRI, ferro-alloy, atau elektroda sambil menunggu penyelesaian izin atau kuota impor yang berlaku.

Barang yang sudah tiba dapat langsung ditempatkan di PLB sehingga tidak perlu menumpuk di pelabuhan atau menimbulkan biaya demurrage.

Namun perlu diingat, barang di dalam PLB tetap berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan baru dapat dikeluarkan untuk produksi setelah seluruh perizinan impor sah dan kewajiban bea masuk serta PPN dilunasi.

Dengan mekanisme ini, perusahaan tetap dapat memastikan ketersediaan stok secara aman — begitu izin impor diterbitkan, bahan dapat segera digunakan tanpa menunggu kedatangan kapal berikutnya.

Dengan cara ini, PLB membantu pabrikan menghindari risiko line stop dan fluktuasi harga bahan baku, tanpa melanggar ketentuan kepabeanan.

3. Meningkatkan Kepatuhan dan Kualitas

PLB bisa berfungsi sebagai gerbang inspeksi mutu (quality gate). Semua baja impor — baik bahan baku maupun produk setengah jadi — dapat diperiksa sertifikat dan kesesuaiannya dengan SNI sebelum dikeluarkan ke pasar domestik.

Pendekatan ini memperkuat pengawasan tanpa menghambat arus barang legal, sekaligus membantu mencegah masuknya baja berstandar rendah.

4. Mempercepat Ekspor dan Distribusi

Bagi produsen yang mengekspor produk baja (rebar, wire rod, plate), PLB memungkinkan konsolidasi dan re-ekspor tanpa proses kepabeanan berulang.

Waktu pengiriman lebih cepat, biaya penyimpanan di pelabuhan turun, dan pelanggan luar negeri mendapat layanan lebih tepat waktu.

Contoh Nyata: Efisiensi dari PLB Baja

Sebuah pabrik baja di Cilegon, misalnya, menggunakan fasilitas PLB untuk menyimpan elektroda dan scrap impor.

Sebelum menggunakan PLB, mereka memerlukan waktu 7 hari untuk proses kepabeanan dan harus menanggung PPN sejak awal. Setelah menggunakan PLB, proses itu turun menjadi 1 hari, dan arus kas meningkat karena pembayaran pajak dilakukan hanya saat barang keluar untuk produksi.

Hasilnya, biaya logistik turun, waktu tunggu berkurang, dan produktivitas meningkat.

PLB sebagai Bagian dari Strategi Nasional

Jika dimanfaatkan secara sistematis, PLB dapat menjadi bagian penting dari strategi industrialisasi baja nasional.

Pemerintah dapat mendorong terbentuknya klaster PLB baja di daerah industri utama seperti Cilegon, Gresik, dan Batang. Di sana, PLB dapat berfungsi ganda: sebagai pusat logistik bahan baku, titik konsolidasi ekspor, sekaligus gerbang pengawasan kualitas.

Selain itu, industri baja dapat bekerja sama dengan operator PLB berlisensi seperti Transcon Indonesia untuk mengembangkan layanan bersama (shared service center) seperti slitting, cutting, dan coating ringan — tanpa harus terkena klasifikasi manufaktur baru.

Kesimpulan: Senjata Diam yang Siap Digunakan

Kebijakan anti-dumping dan safeguard memang penting, tapi tidak cukup. Tantangan industri baja Indonesia bukan hanya soal melawan impor murah, tetapi juga tentang mengendalikan biaya, waktu, dan arus barang di dalam negeri.

Di sinilah PLB menjadi “senjata diam” yang siap digunakan — bukan sebagai pengganti kebijakan perdagangan, melainkan sebagai pondasi efisiensi dan likuiditas.

Dengan memanfaatkan PLB secara maksimal, pabrikan baja dapat:

• Menghemat modal kerja dan mengelola kas lebih sehat,

• Menjamin pasokan bahan baku lebih stabil,

• Mempercepat ekspor, dan

• Memperkuat daya saing terhadap baja impor.

PLB tidak bisa menghentikan dumping baja asing sendirian, tapi PLB bisa memberi napas, kecepatan, dan ketahanan yang dibutuhkan industri baja Indonesia untuk bertahan — dan akhirnya menang.